 |
| Foto: istimewa |
BERITABANJARMASIN.COM - Sistem pelayanan pembayaran biaya keimigrasian (billing) yang terkendala sejak 6 Mei 2019, kini telah berjalan normal. Ini disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Kalsel, Dodi Karnida Halilintar Atmaja, Jumat (10/5/19).
Dijelaskannya, gangguan sistem pembayaran ini sudah berlangsung sejak pelayanan hari kerja kedua berlakunya tarif baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28/2019 tepatnya sejak hari Senin, 6 Mei 2019.
Hal ini sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta dan setiap saat, perkembangannya dipantau terus oleh pegawai Kanim karena keadaan ini telah menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat pemohon.
"Kami khawatir kejadian ini dapat memberikan persepsi yang kurang baik dari masyarakat namun demikian kami berharap bahwa masyarakat dapat mengerti sepenuhnya," katanya.
Karena, sambungnya, bagaimanapun yang namanya gangguan sistem termasuk sistem pelayanan perbankan misalnya, memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi dalam perbaikannya.
Ia berharap masyarakat dapat mengerti hal ini sehingga tidak akan mengganggu prioritas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Pengaduan atau keluhan yang masuk dalam beberapa hari ini berkaitan dengan belum normalnya subsistem proses pembayaran akibat upgrade aplikasi SIMKIM versi 1.0 menjadi SIMKIM versi 2.0. yang disesuaikan dengan adanya perubahan Tarif Pelayanan Keimigrasian seperti penurunan tarif paspor 48 halaman menjadi Rp350.000.
Kenaikan denda paspor rusak menjadi Rp500.000, kenaikan denda paspor hilang dan denda over stay WNA masing-masing menjadi Rp1.000.000. (rilis/sip)
Posting Komentar